Kemenangan (Kembali) Yoweri Museveni

 

 

Ada kabar 'menarik' dari Afrika Timur, tepatnya dari Uganda. Akhir minggu lalu, 17 Januari 2026, Yoweri Kaguta Museveni memenangkan Pemilu Pilpres Uganda untuk ke - 7 kalinya. Hebatnya, berturut - turut sejak 1986 tanpa sela. Artinya, Museveni sudah 40 tahun jadi presiden di Uganda, dan akan berlanjut lagi.

Museveni menambah rekor khas dari Uganda, punya pemimpin 'kharismatik' yang kemudan 'dikenal' dunia luas. Sebelumnya, dunia mengenal Milton Obote, bapak kemerdekaan Uganda, punya gaya kepemimpinan kompleks. Lalu, Obote tersingkir oleh tokoh militer Idi Amin lewat kup di 1971. Setelah masa Idi Amin yang terkenal brutal, Obote sempat balik di politik Uganda pada separuh babak pertama dekade 1980 - an, sebelum akhirnya lengser lagi. Timbulnya 'chaos' setelah tersingkirnya Milton Obote memunculkan nama Museveni di kekuasaan pada 1986.

Menurut cerita dari bermacam media massa, Museveni punya kiat ciamik untuk bisa bertengger di tampuk negeri begitu lama. Nomor satu, jelas, ekonomi harus dibuat stabil; infrastruktur kesehatan, sekolah, universitas, jalan raya dibangun, untuk dapat diakses rakyat banyak secara mudah dan murah. Di Uganda, Museveni sudah jadi pahlawan tak tergantikan dengan kebijakan ini. Kedua, bikin aliansi yang erat dengan Barat, ini poin penting. Lalu yang ketiga, tanpa ampun buat lawan politik, bilamana perlu undang - undang dirubah agar tidak banyak terjadi dinamika domestik. Pembatasan umur dan pembatasan masa jabatan presiden dapat terhapus dari UU di Uganda lewat manuver politik yang legal. Kediktatoran, dijalankan secara 'bijak', setidaknya dalam terminologi Museveni dan pendukungnya.

Tahun ini, lebih dari 70 % rakyat Uganda, memberikan suara buat Museveni.

Alhasil, Museveni kembali akan berkuasa di Uganda, setidaknya untuk 5 tahun ke depan. Di usia ke - 81, beliau sudah menyiapkan Muhoozi Kainerugaba,anak lelaki tertuanya, kebetulan sekarang menjabat sebagai pimpinan militer Uganda, untuk menjadi calon suksesor.

Cerita macam begini tipikal dan lazim sebenarnya, buat di banyak negeri di Asia, Afrika maupun Amerika Latin.

TIdak salah jika seorang cerdik pernah berkomentar ' kediktatoran kadang aneh, banyak benci dan mencibir, tapi tak sedikit yang suka, entah bagaimana dan apa alasannya. Bahkan di suatu saat, banyak yang sangat merindukannya, untuk dapat kembali bertemu'

Wallahu alam.   

Mengingat Kembali Kebijakan Nasionalisasi 1957

 

Kalau Amerika punya Peristiwa Pearl Harbor 1941 di 7 Desember, kita punya juga peristiwa di 7 Desember, cuma tahunnya di 1957. Saat itu, 7 Desember 1957, Bung Karno mengeluarkan Keppres No. 329 Tahun 1957, tentang pengesahan pengambilalihan aset serta modal milik asing, atau Nasionalisasi, utamanya milik Belanda yang beroperasi di Indonesia. Ini adalah buntut dari macetnya perundingan tentang penyerahan kembali Irian Barat (Papua) ke pihak Indonesia di Sidang PBB ke - 12, sebagai hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) 1949. Pendek kata, Nasionalisasi dilakukan sebagai aksi balasan karena minimnya dukungan Barat di forum internasional terhadap perjuangan merebut Papua.

 

Perusahaan - perusahaan asing, mulai awal Desember 1957, dikuasai rakyat. Beberapa perusahaan misalnya KPM atau Koninklijke Paketvaart Maatschappij (nanti jadi Pelni), Hotel Des Indes,   BPM atau Bataafsche Petroleum Maatschappij (kelak jadi Pertamina), diberi label milik Pemerintah RI,  sebagaimana nasib De Javasche Bank (sekarang jadi Bank Indonesia) serta ANIEM  atau Algemeene Nederlandsch-Indische Electriciteit Maatschappij (cikal bakal PLN), yang telah diakuisisi di 1951 dan 1953.

 

Penggerak nasionalisasi utamanya adalah kaum buruh, yang terafiliasi di Sentral Organisasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI) dan Konsentrasi Buruh Kerakyatan Indonesia atau KBKI. Semua mafhum, SOBSI itu adalah sayap PKI, sementara KBKI afilasinya ke PNI. Sehingga sempat timbul kekhawatiran, aset - aset ekonomi itu jatuh terlalu dalam ke penguasaan orang - orang kiri, utamanya komunis. Oleh karenanya, Bung Karno meminta Jenderal AH Nasution sebagai pimpinan TNI untuk menugaskan para perwira militer di perusahaan - perusahaan tersebut. Tujuannya, disamping politis, juga agar aset - aset ekonomi tersebut segera dapat beroperasi, setelah para ahli Eropa pulang 'mudik' akibat kebijakan ini. Militer, dengan organisasi dan sistem pendidikan yang dimilki, dianggap pihak yang paling siap menjalankan perusahaan - perusahaan tersebut. Kebijakan Nasionalisasi berlanjut hingga tahun 1960 - an, saat sekitar 700 perusahaan Belanda dan asing lain, dapat dikuasai Pemerintah Republik. Kebijakan ini berhasil secara politik membongkar struktur ekonomi tinggalan kolonial warisan dari masa sebelumnya.

 

Tetapi, akibat lain peristiwa ini cukup banyak. Secara sosial, ribuan orang Eropa eks pegawai perusahaan, beserta seluruh keluarganya, harus pergi meninggalkan Indonesia. Banyak diantaranya, sebenarnya, adalah orang Eropa yang lahir dan besar di Indonesia. Istilahnya, mereka orang Eropa yang sudah kenal nasi liwet, petai, sambal, kerupuk dll. Banyak drama emosional terjadi di periode ini.

Saat para perwira militer memasuki struktur di organisasi perusahaan, timbul ketegangan, utamanya dengan kaum buruh yang bergerak di awal - awal Nasionalisasi. Kuliminasi pertentangan itu terjadi di Peristiwa Sosial 1965 - 1966, sebagai penyerta dari Peristiwa G30S atau Gestok 1965. Ini juga jadi salah satu premis bahwa Peristiwa 1965 - 1966 tidak melulu soal pertarungan ideologi politik, tetapi juga masalah ekonomi.

 

Hal penting lain sebagai efek paling nyata dari  Nasionalisasi 1957 - 1958 adalah anjloknya performa perusahaan - perusahaan tersebut. Masa itu, kita belum punya tenaga ahli, baik teknokrat atau ekonom piawai yang cukup jumlahnya untuk menjalankan industri kelas dunia. Aset - aset ekonomi yang berjaya di masa kolonial, banyak yang kehilangan sinarnya setelah Nasionalisasi.

 

Sedikit banyak hal itu mempengaruhi kondisi ekonomi nasional di masa berikutnya. Inflasi tinggi, ekspor macet, plus pecahnya pemberontakan PRRI dan Permesta 1958 - 1961, juga sanering, menjadi warna muramnya ekonomi nasional di dekade 1960 -an.

 

Sampai hari ini, sebenarnya, perusahaan - perusahaan hasil Nasionalisasi, sekarang jadi BUMN, belum sepenuhnya kembali berfungsi seperti saat dikuasai para ahli Eropa. Sekalipun sudah banyak sarjana Indonesia dihasilkan, BUMN kita masih sering menyumbang masalah ketimbang berkah. Trilogi penguasaan teknologi, kebijakan ekonomi, serta keputusan politik rasional nampaknya memang belum begitu baik dijalankan secara sinergis untuk mendukung kepentingan rakyat banyak.

Wallahu alam. 

Pertempuran Surabaya 10 November 1945: Kumpulan Catatan Terlupakan

 

Terletak di kawasan jantung kota Surabaya, yakni seberang Gedung Grahadi, tepatnya di Taman Apsari, Kota Surabaya, terpahat sebuah prasasti bertuliskan:

 

“Berulang-ulang telah kita kemukakan bahwa sikap kita ialah: lebih baik hancur daripada dijajah kembali. Juga sekarang dalam menghadapi ultimatum PihakInggris, kita akan memegang teguh sikap ini. Kita tetap menolak ultimatum itu”

 

Tulisan tersebut merupakan cuplikan dari pidato sosok penting di Jawa Timur saat itu, Gubernur Suryo, pada tanggal 9 November 1945. Pidato ini sangat penting, meski tidak setenar pidato-pidato dari Bung Tomo dalam peperangan besar November 1945 di Surabaya. Namun dari pidato inilah pernyataan resmi seorang pejabat sipil tertinggi di Jawa Timur meluncur sebagai jawaban atas ancaman dari Pihak Sekutu pimpinan Inggris.

 

Hari itu, 9 November 1945 boleh jadi hari yang melelahkan bagi petinggi sipil macam seorang Gubernur Suryo. Siang hari, tanggal 9 November, rakyat Surabaya sudah dibuat geram dengan pamflet-pamflet dari Jendral Eric Mansergh berisi ultimatum terhadap penyerahan Surabaya kepada balatentara Inggris.

 

Para petinggi di Surabaya masih menunggu jawaban dari pimpinan Republik di Jakarta mengenai ultimatum Inggris. Rupanya pimpinan delegasi Indonesia, Mr Ahmad Soebardjo mengalami jalan buntu untuk menegosiasi kemarahan Inggris. Sekitar pukul 22.00 Jakarta memberi pernyataan:

”semua keputusan diserahkan kepada rakyat Surabaya”

 

Pimpinan sipil dan militer di Surabaya sempat terhenyak saat menerima jawaban yang dianggap sangat mengambang. Tetapi waktu terus berjalan, tak ada waktu lagi untuk membahas keputusan dari Jakarta.

 

‘Maju tatu, mundur ajur, mandheg ambleg’…

maju terluka, mundur hancur, berhenti, terperosok.

Jawaban petinggi sipil dan militer di Surabaya pun jelas: maju dan melawan. Tidak ada kata mundur atau takut dengan ancaman Inggris. Bertempur dengan militer asing sudah menjadi kegiatan rutin bagi milisi rakyat di Surabaya sejak Proklamasi 17 Agustus diumumkan. Saat itu TKR/BKR Surabaya sudah diperkuat laskar dari berbagai suku dan golongan; Bali, Maluku, Tapanuli, Bugis, Madura, Tionghoa, Hizbullah, Barisan Polisi, PETA, maupun Tentara Pelajar. Lagipula, Kesatuan Militer Indonesia di Surabaya sudah pernah merasakan bentrok dengan Brigade-49 yang menjadi inti kekuatan Inggris saat Jenderal Mallaby tewas di Jembatan Merah pada 30 Oktober 1945. Walaupun sebenarnya para petinggi di Surabaya tahu benar, kali ini Inggris tidak lagi berisi satu brigade pasukan saja. Mereka sudah mendapat tenaga tambahan dari Tentara Divisi V India pimpinan Jendral Eric C Mansergh yang punya pengalaman tempur di berbagai medan Perang Dunia II. Semua pun tahu, Mansergh juga bukan prajurit kemarin sore yang hanya bisa membual seenaknya. Tetapi gertak dan reputasi Mansergh yang pernah pula berjibaku di Medan Afrika menghadapi Deutsches Afrika-Korps pimpinan Jenderal Erwin Rommel dari Jerman tidak cukup untuk membuat ciut nyali rakyat di Surabaya.

 

Setelah melalui berbagai rapat singkat dengan pimpinan kesatuan-kesatuan di Surabaya, tercapailah berbagai kesepakatan. Sekitar pukul 23.00 Gubernur Suryo, dengan ditemani Dul Arnowo berhasil mencapai Gedung NIROM (Nederlandsch-Indische Radio-Omroepmaatschappij, cikal bakal RRI di Surabaya) di Jalan Embong Malang (sekarang jadi Hotel JW Marriot) dan mengumumkan pidato yang kutipannya terabadikan di Taman Apsari tersebut.

 

Inggris benar-benar membuktikan ancamannya. Pukul 06.00 tanggal 10 November 1945, meriam-meriam tentara Inggris melontarkan mesiu panas nan jahat ke arah kota. Kurang lebih satu jam saja, Surabaya bagian utara sudah hampir rata dengan tanah. Pasar Turi, Pasar Besar, Kramat Gantung sampai Bubutan terbakar hebat. Sekitar pukul 07.00, Pasukan Inggris mulai merayap masuk kota. Minim sekali terdengar balasan dari pejuang-pejuang Republiken.

 

Para pejuang menahan diri untuk membiarkan Inggris masuk jauh kedalam kota, sembari menunggu instruksi dari Jakarta. Pukul 09.00 pagi terkirim perintah dari Menteri Pertahanan Amir Syarifuddin untuk melawan. Serta merta gelombang manusia maju serentak menghadang tentara Inggris. Ribuan pejuang, rakyat dan simpatisan dari berbagai suku dan golongan menyerang barikade lawan. Tentara Inggris belum pernah melihat gelombang manusia mengamuk kesetanan seperti ini.

 

"the Indonesian people in Surabaya did not care about the victims. If one fell, another one came forward. Bren firing continued to arrive in greater numbers, pushing on and on …..”

(Letkol AJF Doulton, Perwira di Brigade-49, The Fighting Cock)

 

“The Resistance of the Indonesian people in Surabaya became violent” 

(The Times, London, 13 November 1945)

 

Taruhan semakin mahal saat sekitar pukul 10 .00 pagi, rombongan skuadron terbang dari The 3rd Tactical-Royal Air Force (RAF) dari pangkalan Tentara Britania di Burma mulai mencapai Surabaya. Pilot-pilot RAF dalam skuadron tersebut merupakan gabungan pilot-pilot yang turut serta dalam menggempur Berlin di akhir Perang Dunia II. Kali ini misinya adalah Surabaya.

 

 “Surabaya tentunya tak akan sesulit Berlin’, mungkin begitu gumam hati kecil para pilot tempur RAF. Wajar saja, karena di Surabaya memang tidak didapati pangkalan artileri pertahanan udara selengkap milik Herman Goehring di Berlin atau Muenchen.

 

Bom-bom RAF mulai dilepas untuk menghajar kota. Pesawat-pesawat RAF tidak sadar bahwa saat itu sekumpulan pemuda mantan anggota Heiho veteran dari Halmahera dan Morotai telah tergabung dengan barisan TKR/BKR. Peluru anti pesawat tinggalan KNIL dan Jepang berhamburan ke udara dari tangan-tangan mantan anggota barisan bantu militer Jepang tersebut. Hasilnya fatal bagi Inggris, 2 pesawat terkena tembakan, untuk kemudian jatuh dan terbakar. Satu pesawat rupanya mengangkut seorang perwira artileri bernama Jendral Rob Guy Loder Simmonds yang ikut terbang untuk melakukan survey areal. Jenderal Simmonds bernasib naas dan nyawanya tak tertolong. Inggris malu bukan kepalang, dalam waktu kurang dari 2 minggu mereka sudah kehilangan dua perwira tinggi; Mallaby dan Simmonds. Tentara Inggris menjadi semakin brutal karenanya. Mereka menembaki apapun yang ada; orang tua, wanita, anak-anak bahkan hewan piaraan menjadi sasaran amuk.  Gedung – gedung maupun pasar-pasar ditembaki. Gudang BPM (sekarang PERTAMINA) di Jagir Wonokromo terbakar dan meledak. Surabaya tenggelam dalam lautan api.

 

Korban berjatuhan dan kebanyakan dari kalangan warga sipil. Rumah sakit penuh sesak oleh korban tak terurus karena kurangnya tenaga medis. Tetapi rakyat pendukung Republik tetap dengan gigih melawan.   

 

“Hundreds upon hundreds were killed. The streets ran with blood, women and children lay dead in the gutters. Kampongs were in flames, and the women and children fled in panic to the safety of the rice fields. But the Indonesians did not surrender”

(Ktut Tantri, Revolt in Paradise, London 1960)

 

“Fighting was particularly severe in the centre of the city where streets had to be occupied one by one, doorway by doorway. Bodies of men, horses and cats and dogs, lay in the gutter, broken glass, furniture, tangled telephone lines, cluttered the roads, and the noise of battle echoed among the empty office buildings”

(David Wehl, The Birth of Indonesia, 1948)

 

“When I saw with my own eyes the aftermath of the first onslaught, I was frozen with horror and hardly dared look an Indonesian in the face, for I was filled with shame that such act of aggressions could have been committed by the “superior and civilized” white race, that I belonged to…”

 

“Every garage in the city was packed with dead and wounded all mixed together. I saw women lying on the floor with their faces blown away, I saw children without heads, torsos without limbs. What I saw will haunt me forever, and it is a perpetual disgrace to those responsible that they have so violated the principles of Christianity.”

 

(Ktut Tantri, atau Surabaya Sue, seorang jurnalis kulit putih kelahiran Skotlandia berpaspor Amerika, tentang keadaan di Surabaya 1945)

 

Tentara Inggris masih kesulitan untuk meringkus habis perlawanan rakyat, meski hampir semua obyek di Surabaya sudah lumpuh total. Pejuang dan rakyat dari berbagai lapisan masih tetap melanjutkan perlawanan dengan gigih. Kaum Ibu dan remaja putri bergerak tanpa lelah membantu, sebagai penyedia logistik dan tenaga medis. Meski Surabaya sudah hampir semuanya hancur, komando kaum Republiken masih utuh dengan berdirinya pusat administrasi baru di Mojokerto. Stasiun radio darurat milik RRI berpindah-pindah tempat, seraya terus menyuarakan pidato Bung Tomo dengan pekik ’Takbir’ dan ‘Merdeka’ memberikan semangat kepada para pejuang untuk tetap teguh dalam bertempur.  

 

“The Indonesian resistance went through two phases, firstly fanatically self-sacrifice, with men armed only with daggers charging Sherman tanks, and later in a better organized and effective manner, following closely Japanese military manuals”

(David Wehl, The Birth of Indonesia)

 

Setelah bertempur selama tiga minggu, pasukan Republik terpaksa mundur dari Surabaya. Pertempuran berlanjut di luar kota. Tetapi tentara Inggris tidak melanjutkan pengejaran kepada pimpinan militer dan sipil Indonesia yang banyak bermarkas di sekitar Mojokerto dan Sidoarjo. Mungkin Tentara Inggris sudah kelelahan, bercampur rasabosan.Para agresor kemudian hanya berjaga-jaga di pinggiran kota saja. Perlawanan dari rakyat masih berlangsung secara sporadis sampai jauh setelah perang berakhir.

 

“(the city is) still encircled by a large force of uniformed and well organized and equipped Indonesians”

(Laporan dari 2nd-Battalion of AFNEI, Januari 1946)

 

Berdasarkan pertemuan para Perwira Inggris pada tanggal 6 Desember 1945 di Singapura, Lord Louis Mountbatten yang berkedudukan di India kemudian menyarankan agar Inggris tidak lagi memasuki Surabaya dan mengambil sikap antara saja dalam urusan restorasi kekuasaan Belanda di Indonesia.

 

“situation analogous to Ireland after the last war, but on a much larger scale situation"

“any attempt to subdue the whole country was firmly ruled out”

(Lord Louis Mountbatten, The Allied Supreme Commander of the South East Asia Command (SEAC), Desember 1945)

 

Pertempuran Surabaya merupakan puncak dari peristiwa penuh konflik di Surabaya setelah Proklamasi 17 Agustus 1945. Dimulai dengan bentrokan dengan Tentara Jepang pada akhir Agustus, penyobekan bendera di Hotel Oranje pada pertengahan September, Pertempuran Jembatan Merah yang menewaskan Jendral Mallaby di akhir Oktober, dan diakhiri dengan perang sekitar 3 pekan di Surabaya pada bulan Nopember. Setidaknya 20 ribu jiwa gugur dari Pihak Indonesia, kebanyakan kaum sipil. Sementara Pihak Inggris kehilangan sekitar 2 ribu tentara dalam perang tersebut.

 

Seorang Pejabat Administratur Hindia Belanda setelah Perang Dunia berkomentar:

“The battle as a mass resurgence (levee en masse) such as occurred during the French Revolution in the 18th century…....

this (Indonesia) was not a population of the Dutch colonial times anymore. This was a truly free nation”

(Hubertus Johannes van Mook, Acting Governor of the Netherlands East Indies 1942-1948, dalam ‘Sutan Sjahrir: Demokrat Sejati Pejuang Kemanusiaan, 1909-1966’ karya Rosihan Anwar).

 

Perang Surabaya tercatat sebagai medan paling sengit yang pernah dihadapi Tentara Inggris selepas Perang Dunia II. Banyak pihak mengatakan seandainya pertarungan berlanjut dalam waktu yang lebih lama, maka seluruh Indonesia akan tenggelam dalam genangan darah.

 

“The fanaticism and fury of Surabaja, however, were never repeated, and even when open war began between the Dutch and The Republicans, there was no fighting in the Republican ranks to compare with Surabaja, either in courage or tenacity”

(David Wehl, The Birth of Indonesia, 1948)