Tuesday, February 4, 2025

Pemberontakan Kapal Tujuh Provinsi di 'Ketika Bung Di Ende'

 

 (Foto Kapal De Zeven Provincien 1930 -an: Tropenmuseum)

 

Dari Film 'Ketika Bung Di Ende (KBDE)' - berlatar belakang kisah hidup Bung Karno saat menjalani masa pembuangan politik di Ende, Nusa Tenggara, pada kurun 1934 - 1938 - terdapat satu bagian yang menarik, atau bahkan dapat menjadi kontroversial, tergantung sudut pandangnya. Digambarkan dalam film yang rilis di 2013 tersebut, Sukarno bertemu dengan Martin Paradja, putra asli Nusa Tenggara Timur, salah seorang personel di AL Hindia - Belanda, sosok penting dalam Peristiwa Pemberontakan di Kapal De Zeven Provincien, atau Kapal Tujuh Provinsi di Februari 1933. Menurut catatan maupun pendapat mayoritas sejarawan, Martin Paradja termasuk yang gugur dalam peristiwa pemberontakan 1933 tersebut. Sehingga, ketika menjalani hukuman di Ende, Sukarno yang memulai hukuman buang di 14 Januari 1934, semestinya sudah tidak dapat lagi menemui Paradja dalam keadaan hidup.

Bung Karno memang pernah menulis bertemu seorang ahli mekanik tegap dan kekar saat di Ende, tetapi tidak disebutkan jatidiri atau nama yang bersangkutan. Bisa jadi yang dimaksud tersebut Martin Paradja, bisa jadi tidak. Tetapi kemudian dipahami, barangkali para pembuat film memiliki bukti lain. Selain itu, film membawa pesan nasionalisme masa itu, yang memang sedikit banyak terpengaruh oleh Peristiwa De Zeven Provincien.

Peristiwa Pemberontakan Kapal Tujuh Provinsi memang sebuah peristiwa yang dapat mengundang perhatian banyak sisi. Kapal Tujuh Provinsi, atau De Zeven Provincien, adalah nama kapal tempur di Angkatan Laut Hindia - Belanda. Peristiwa dipicu oleh penangkapan para buruh pribumi dari Dinas Laut Hindia - Belanda di Surabaya, akibat protes pemotongan gaji hingga 17 % pada Januari 1933. Para awak pribumi di Kapal Provincien memutuskan bergerak, sebagai bentuk solidaritas buat kolega mereka. Tindakan utamanya adalah menyandera kapal tempat mereka bekerja. Dalam pergerakan itu, Martin Paradja, juga nama - nama pribumi lain macam Kawilarang, Gosal, Kaunang, Suwandi, Rumumbi, Suparjan, Achmad, Luhulima dkk adalah pelaku utamanya. Gerakan itu juga mendapat dukungan dari beberapa rekan Belanda mereka, misalnya Maud Boshart. Kapal yang sedang bersandar di Aceh pada 4 Februari 1933, direbut pada pukul 22.00 waktu lokal. Selanjutnya kapal dibawa berlayar ke Surabaya.

Para kru pribumi, Paradja dkk, memilih destinasi Surabaya, agar beroleh perhatian lebih dari para atasannya. Disamping itu, para ABK Pribumi tersebut berharap aksi ini menjadi ajang pembuktian, akibat sering diejek oleh opsir kulit putih. Dalam banyak kesempatan, para opsir Belanda kerap mencibir bahwa Bumiputera tidak akan mampu mengoperasikan secara mandiri kapal elit sekelas De Zeven Provincien.

Pemerintah Hindia - Belanda di Batavia menanggapi aksi kru di Kapal Tujuh Provinsi dengan tangan besi. Pagi tanggal 10 Februari 1933, kira jam 09.18, saat memasuki Selat Sunda; De Zeven Provincien dikeroyok kapal - kapal AL Belanda. Kapal HNLMS Java, HNLMS Piet Hien, HNLMS Evetsen, HNLMS Leeuw disertai unit - unit pembom udara Dornier menghujani De Zeven Provincien dengan bom kapal dan torpedo laut. Kapal Tujuh Provinsi akhirnya menyerah, setelah 20 ABK Pribumi dan 3 ABK Belanda kehilangan nyawa. Martin Paradja, pun pula Gosal, Rumumbi, Suwandi dkk dilaporkan termasuk yang meninggal dalam peristiwa itu. Josias Kawilarang mengambil alih peran para rekannya yang gugur, membawa kapal yang terbakar hebat ke Pulau Onrust di Kepulauan Seribu. Dari sana para awak yang tersisa; 140 - an kru pribumi dan 50 kru Belanda ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara. Para ABK yang gugur sebagian besar dimakamkan di Onrust.

Peristiwa De Zeven Provincien pada akhirnya terdengar oleh banyak pihak, bahkan sampai di Eropa. Hingga beberapa minggu setelah kejadian, pers Eropa masih sibuk memberitakannya. Tindakan Belanda untuk 'menghabisi' para kru dari kalangan pribumi, hanya karena adanya aksi protes pemotongan gaji mengundang komentar negatif dari banyak kalangan. Peristiwa tersebut seakan menjadi penegas akan pandangan umum orang Eropa di Hindia yang menganggap kalangan Bumiputera bukan bagian penting dalam kehidupan mereka. Sementara bagi kaum pergerakan, Pemberontakan De Zeven Provincien menjadi inspirasi perlawanan serta cita - cita menuju kemerdekaan. Di masa kemerdekaan, Februari 1956, Pemerintah Indonesia memberikan penghormatan dengan memindahkan sebanyak 21 kerangka kru Kapal Tujuh Provinsi ke TMP Kalibata Jakarta.

Maka, terlepas apakah Bung Karno menemui sosok Martin Paradja saat di Ende, sebagaimana gambaran di Film KBDE, mungkin saja masih dapat diperdebatkan. Sedemikian adalah mafhum karena film adalah karya seni, bukan bukti sejarah otentik. Tetapi, intinya, barangkali hal tersebut, merupakan sisipan pesan, selain adanya pesan utama dari pembuat film. Disamping mengungkapkan wajah pembuangan politik di masa kolonial, film tersebut kemungkinan ingin mengingatkan adanya peristiwa penting terkait. Dalam hal ini selipan itu mengangkat sekelumit narasi Pemberontakan 1933, yang memang nyala api semangatnya semakin meredup dari ingatan banyak orang belakangan ini. Padahal daripadanya dapat ditemukan suatu aksi heroik terhadap kehormatan pribadi, loyalitas kolegial maupun patriotisme, dari golongan yang sering terlupa untuk mendapat penghargaan, secara layak ataupun sepadan.